SKPD DIMINTA TINGKATKAN KERJASAMA

Rapat Paripurna Istimewa terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Lamongan tahun anggaran 2011 kemarin memasuki hari kedua dengan agenda pembacaan rekomendasi Pansus DPRD. Dalam laporannya, Pansus yang diketuai Makin Abbas itu dalam salah satu rekomendasinya meminta agar antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meningkatkan kerjasama.

Disampaikan olehnya, seperti Dinas PU Cipta Karya hendaknya bisa jeli memanfaatkan berbagai peluang kerjasama yang dikembangkan Badan Lingkungan Hidup dengan stakeholders di Lamongan. Dia kemudian memberi contoh untuk memanfaatkan keberadaan paguyuban pedagang bunga sebagai penyedia tanaman penghijauan dan taman kota. Juga bekerjasama dengan mereka untuk membeli hasil pengelolaan sampah organik berupa kompos hasil olahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sementara terkait pembangunan infrastruktur, mengacu penjelasan dalam LKPJ 2011, lanjut dia, secara kuantitas pelaksanaan programnya oleh Dinas Pekerjaan Umum telah terealisasi sesuai dengan target anggaran. Namun, sambung dia, beberapa kendala yang dikemukakan merupakan permasalahan klasik yang belum mampu dibenahi SKPD terkait.

Pansus kemudian merekomendasikan diantaranya agar dalam manajemen kegiatan proyek harus didorong supaya taat pada asas profesionalitas dan ketentuan hokum yang berlaku. Kemudian agar pejabat pembuat komitmen harus melakukan verifikasi hasil proyek.

Sedangkan itu terkait menunjang keberhasilan program jaringan pengamanan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat antara lain yang meliputi bantuan Raskin, Jamkesmas, dan Jamkesda, DPRD Lamongan meminta agar Pemda  melalui dinas terkait untuk melakukan pendataan ulang secara cermat dan akurat.

Sehingga data tersebut akan berdasarkan kondisi riil ekonomi masyarakat di lapangan dengan melakukan komparasi data dari berbagai sumber agar program tersebut nantinya betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak. “Jangan sampai ada penyelewengan. Diharapkan juga kepada RSUD di Kabupaten Lamongan untuk menjaga pamornya jangan sampai kalah bersaing dengan rumah sakit swasta. Oleh karena itu fasilitasnya harap untuk diperhatikan,” pinta dia.

Dalam kesempatan itu pula dia juga meminta bagi desa yang mengalami kekosongan jabatan seperti posisi kepala desa dan sekretaris desa untuk segera berbenah diri. “Perlu sekiranya untuk segera melakukan pengisian kekosongan tersebut agar pelayanan administrasi desa dapat terlaksana dengan baik. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat pun berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Read More

PERPUSDA TAMBAH KOLEKSI 6 RIBU BUKU

Perpustakaan Daerah (Perpusda) Lamongan tahun ini menambah lagi koleksi bukunya dengan 6.000 eksemplar buku dari berbagai jenis bidang ilmu. Penambahan melalui dana APBD tahun 2012 senilai Rp 288.000.000 tersebut akan menambah lagi koleksi buku Perpusda yang terletak di jalan raya Jaksa Agung Suprapto, sebelah timur terminal Lamongan itu.

“Kepuasan minat baca masyarakat Lamongan untuk memenuhi kebutuhan infomasi akan tetap dijadikan prioritas utama kami, “ jelas Plt. Kepala Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan Erfan melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni. “Di tahun 2012, kami juga terus berupaya menambah koleksi sebanyak 6.000 eks pengadaan buku baru atau senilai Rp 288.000.000 yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan pengadaan,” imbuh dia.

Dia menyampaikan, bahwa buku yang ada di Perpusda Lamongan saat ini sebanyak 7.780 judul dengan total 36.870 eksemplar. Sementara yang ada di perpustakaan UPT Ngimbang sebanyak 1.678 judul dengan 2.758 eksemplar. Sedangkan yang disediakan di perpustakaan mobil keliling sebanyak 4.524 judul dengan total 19.079 eksemplar.

“Buku yang lama tidak serta dihilangkan. Mengingat buku itu adalah aset dan dianggap masih diperlukan dan layak sebagai referensi perpustakaan,” ujarnya. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat lanjut dia, maka jumlah koleksi atau bahan pustaka yang ada di Perpusda Lamongan ini dibagi lagi untuk disajikan ke 3 mobil perpustakaan keliling yang ada di kecamatan kota, Ngimbang, dan Karangbinangun.

Sementara itu menanggapi penurunan jumlah pengunjung pihaknya mengaku itu semua tergantung situasi dan keadaan. Misalnya, pada hari-hari yang bertepatan dengan anak sekolah ujian tengah semester (UTS), otomatis jumlah pengunjung tidak seperti biasanya. “Merujuk dari daftar hadir yang ada sebelum atau setelah UTS rata-rata 65 orang per harinya,” kata dia.

“Allhamdulilah selama ini juga tidak ada keluhan dari pengunjung perpustakaan. Ini terbukti, di kotak saran yang kami sediakan sebagai wahana request pengunjung tidak diketemukan usulan atau masukan serta keluhan,” pungkas Erfan.  

Sebelum pengadaan penambahan buku tahun 2012 itu, Perpusda sendiri telah telah menambah koleksi pada tahun 2010 sebanyak 327 judul dan 1.815 eksemplar atau senilai Rp 74.855.000. Kemudian tahun 2011 sebanyak 404 judul dan 2.308 eksemplar atau senilai Rp 146.112.000. Juga ada bantuan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Badan Perpustakaan & Kearsipan Pemprop Jatim sebanyak 500 judul sebanyak 1.364 eks. Koleksi itu juga masih ditambah sumbangan dari pengunjung sejumlah 25 judul 41 eksemplar di tahun 2010 dan 350 judul 700 eksemplar di tahun 2011.

Read More

NKRI HANYA BISA TEGAK JIKA ADA KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN

Puncak hari lahir (harlah) ke-66 Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (PCNU) di Lamongan diperingati Minggu sore (8/4) dengan menggelar istighosah di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) setempat. Kegiatan itu dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Fadeli, Sekkab Yuhronur Efendi dan Ketua Rois Suriah PCNU Lamongan Ali Imron Muhammada dan Ketua PCNU Muslimat Kartika Hidayati.

Dalam pidatonya, Khofifah menyoroti rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan dalih akan mengganggu APBN. Meski tidak jadi naik, namun Khofifah menyebut harga berbagai barang kebutuhan pokok terlanjur naik sehingga memberatkan masyarakat.

Disebutkan olehnya, sebagain dari BBM itu memang dibeli oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Namun Indonesia juga menghasilkan minyak bumi yang harga jualnya juga mengikuti kenaikan harga minyak bumi.  Sehingga, lanjut dia, pemerinthah sebenarnya memiliki dana surplus Rp 95 triliun dari hasil penjualan minyak bumi produksi dalam negeri tersebut.

“Disini telah terjadi persoalan dalam manajeman pembangunan. Sehingga sungguh tidak tepat jika dengan alasan akan membebani APBN, maka harga BBM bersubsidi akan dinaikkan. Kemudian akan diganti dengan program bagi-bagi uang yang tidak jelas manfaatnya, “ ujarnya.

Seharusnya, kata dia, jika manajemen pembangunan nasional negeri ini mengikuti kaidah dari Imam Al Gozali, maka siapapun pemimpinnya akan bisa diantaranya menjaga kekayaan Negara. Dia kemdian mencontohkan Gunung Emas Grasberg di Timika Papua yang dikelola PT Freeport, selama ini tidak bisa mensejahterakan masyarakat setempat.

Demikian pula dengan tambang emas di Sumbawa Barat dan produksi LNG (liquid natural gas) di Bontang Kalimantan Timur yang merupakan salah satu kilang gas terbesar di dunia, dia menyebut juga tidak mampu mensejahterakan masyarakat.

Khofifah yang pernah maju dalam Pemilukada Jatim tersebut juga sepakat bahwa NKRI adalah final dan harga mati sebagaimana keputusan para kiai NU. Namun menurutnya, NKRI hanya bisa ditegakkan jika ada kesejahteraan dan keadilan.

“Lewat forum ini Muslimat NU mengingatkan bahwa masih ada ketidak adilan dan ketidak sejahteraan di negeri ini. Seperti KPK yang telah menetapkan seseorang sebagai tersangka tapi hingga kini belum ditahan. Berbeda dengan kasus pencuri lima buah piring yang langsung cepat ditahan dan dibawa ke pengadilan. Rupanya penegakan hokum di Negara ini tidak selalu setara dengan penegakan keadilan, “ pungkas dia.

Sementara Fadeli menyebut perekonomian Lamongan tumbuh cukup baik selama tahun 2011 lalu. Hal itu menurut dia ditandai dengan pertumbuhan  ekonomi di tahun 2011 yang mencapai angka 7.08. Naik dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 6,89. Dia juga menyebut pendapatan perkapita masyarakat naik menjadi Rp 10, 4 juta di tahun 2011 dibanding tahun 2010 yang sebesar Rp 9,4 juta. Di kesempatan itu dia meminta masyarakat agar ikut mensukseskan Program e KTP yang datanya akan sangat penting bagi perencanaan program pembangunan yang lebih akurat.

Read More

JANGAN KUCILKAN PEJABAT YANG INGIN BERSIH

Berlangsung di Pendopo Lokatantra, Kamis (5/4) dilangsungkan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi zona integritas bebas korupsi. Hadir dalam kesempatan tersebut Pejabat Fungsional dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erif Hilmi dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Sementara dari Lamongan hadir lengkap semua pejabat, mulai dari Bupati Fadeli, Wabup Amar Saifudin hingga Sekkab Yuhronur Efendi bersama jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat.

 “Atas nama KPK, saya menyampaikan apresiasi kegiatan hari ini. Jika semua pemerintahan daerah maupun provinsi mau seperti ini, maka bukan akan menjadi impian lagi, Indonesia bisa lepas dari belenggu korupsi. Setelah ini mungkin KPK akan mengunjungi Tulungagung dan Pasuruan untuk mengikuti acara serupa. Jatim zona integritasnya harus nomor satu, jangan seperti boneknya yang ngisin-ngisini, “ ujar Erif Hilmi yang juga asli Surabaya itu.

Diutarakan olehnya, seringkali dijumpai penuntasan masalah korupsi terkendala lingkungan. Terkadang ada yang mau berhenti namun kondisi di kantor tidak memungkinkan. Bahkan yang mau berhenti sering dikucilkan. Dan ini bukan hanya terjadi pada staf, namun juga pada pimpinan.

Dia kemudian mencontohkan pemberian tunjangan hari raya (THR) yang sebenarnya tidak ada dalam penganggaran. Namun karena bawahan menuntut, pada akhirnya pimpinan tidak bisa memulai untuk bersih. “Pertanyaan yang harus dijawab oleh masing masing dari kita sebagai sesama PNS adalah, maukah kita berhenti korupsi dan mampukan kita berhenti korupsi, “ kata dia dengan nada tanya.

Erif menyebut, salah satu bentuk korupsi yang sangat sulit dihindari menurut dia adalah gratifikasi. Karena penerimanya tidak meminta tapi diberi oleh seseorang. Namun jika pemberian itu bekaitan dengan jabatan, tentu yang bersangkutan bisa kena (masalah hukum).

Karena itu di kesempatan itu dia mengajak agar jangan melihat korupsi hanya dari hukum positif, namun juga hukum agama. Jika menggunakan hukum positif saja, yang kena masih bisa berkelit di balik pasal-pasal yang multiterjemahan. Belum lagi jika dia memiliki pengacara yang handal.

Sementara Saifullah Yusuf menyebut dalam masa transisi seperti sekarang setelah reformasi, harapan masyarakat kepada pemerintah menjadi luar biasa. Terutama agar lebih peduli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia kemudian menyebutkan anekdot kritikan masyarakat pada pejabat pemerintah sekarang dengan Soekarno, presiden pertama RI. Dalam anekdotnya, dia menyebut masyarakat sekarang berharap pejaba agar mencontoh Soekarno. Yakni dipenjara dulu baru menjabat, bukan seperti sekarang, menjabat dulu lalu dipenjara kemudian.

“Di masa ini, banyak sekali batasan dan aturan untuk pejabat sehingga tidak bisa lagi seenaknya. Beda dengan dulu di era Orde Baru. Karena itu birokrat harus pahami rambu-rambu agar jangan sampai terjerumus. Meski pemberantasan korupsi saat ini terkendala perangkat perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung, “ ucapnya.

Hal senada disampaikan Fadeli. Dia menyebut pemberantasan korupsi saat ini terkendala dengan masih tumpang tindihnya dan duplikasi sejumlah peraturan perundang-undangan. Ditambahkannya, zona integritas yang hari itu dideklarasikan akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dan program sehingga target kinerja keuangan Lamongan agar Wajar Tanpa Pengecualian bisa diwujudkan.

Read More

LAMONGAN RAIH PKH AWARD 2012

Diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Imam Trisno Edy di Yogyakarta, Selasa malam (3/4), Pemkab Lamongan meraih PKH Awards tahun 2012. Penghargaan untuk wilayah Indonesia Tengah itu itu diberikan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah Indonesia Tengah 3-5 April di Hotel Inna Garuda Yogyakarta.

Melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni, Imam Trisno Edy mengatakan penghargaan itu diberikan kepada Lamongan karena tingkat verifikasinya tertinggi. Lebih lanjut dijelaskan olehnya, sebagai program bantuan bersyarat, penerima PKH rutin diverifikasi oleh petugas terkait ketaatan kewajiban penerima.

Peserta PKH, kata dia, harus mentaati sejumlah aturan ketat. Seperti di Bidang Pendidikan, jika ditemukan anak dari peserta PKH yang tidak bersekolah, maka alokasi uang untuknya akan langsung dipotong di bulan berikutnya. Demikian pula di Bidang Kesehatan, jika sampai ditemukan penerima PKH tidak rutin membawa balitanya ke posyandu, dananya juga akan dipotong.

“Petugas di Lamongan secara rutin dan insentif mensosialisasikan kewajiban ini kepada peserta PKH sehingga tingkat verifikasinya tertinggi di wilayah Indonesia Tengah. Verifikasi menjadi unsur penting yang membedakan PKHdengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dari verifikasilah dapat dipantau kepatuhan komitmen RTSM penerima danaPKH. Jika ketahuan menyalahi komitmen, dananya bisa dipotong. Lewat PKH, penerimanya dipaksa untuk hidup sehat dan memberikan jaminan pendidikan pada anak dari keluarga miskin hingga tingkat SMP, “ ucap dia.

Sesuai dengan ketentuan, sanksi untuk pelanggaran komitmen adalah pengurangan alokasi tahapan pencairan selanjutnya sebesar Rp 50 ribu. Sanksi diberikan jika peserta tidak memenuhi komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang kesehatan jika peserta tidak memeriksakan ke fasilitas kesehatan untuk setiap bulannya. Sementara komponen pendidikan, jika tidak hadir di fasilitas pendidikan kurang dari 85 persen setiap bulannya.

Sementara itu, alokasi peserta PKH berkurang setiap tahunnya di tiap tahapan pencairan karena adanya verifikasi. Tahun 2007, pada tahap pertama ada 31.520 RTSM dengan nilai pencairan Rp 11.564.894.000. Sementara tahap 2 menjadi 31.529 RTSM dengan anggaran Rp 12.524.923.000 dan tahap ketiga menjadi 31.530 RTSM dan cair Rp 12.544.858.000.

Selanjutnya di tahun 2008 turun menjadi 30.735 RTSM dan cair Rp 12.280.357.000 pada tahap pertama. Kemudian di tahap kedua RTSM penerima turun menjadi 29.497 RTSM dengan anggarn sebesar Rp 11.075.352.000 dan di tahap ketiga menjadi 29.421 RTSM dengan anggaran sebesar Rp 11.045.315.000.

Sedangkan di tahun 2009, tahap pertama terdapat 27.530 RTSM dengan pencairan dana Rp 10.373.392.000, tahap kedua untuk 27.281 RTSM dengan dana Rp 10.215.697.000, serta di tahap ketiga terdapat 26.322 RTSM dengan jumlah dana yang dicairkan Rp 9.826.157.000.

Tahun 2010, tahap pertama terdapat 28.475 RTSM dengan dana Rp 7.947.750.000, tahap kedua terdata 28.720 RTSM dengan dana Rp 7.769.150.000, dan tahap ketiga ada 27.424 RTSM dengan pencairan dana mencapai Rp 7.403.800.000.

Kemudian tahun 2011 tahap pertama menjadi 27.988 RTSM dengan dana Rp 7.702.050.000, tahap kedua sebanyak 27.932 RTSM dengan pencairan Rp 7.690.300.000, tahap ketiga sebanyak 26.580 RTSM dan Rp 7.184.700.000. sedangkan tahun ini baru dicairkan untuk tahapan pertama kepada 26.596 RTSM sebesar Rp 7.314.350.000.

Read More