BNK SOSIALISAI BAHAYA NARKOBA DI NGIMBANG

Masjid Al-Fattah yang terletak di halaman SMA Negeri 1 Ngimbang tampak penuh sesak oleh murid-murid dari kelas X, XI, dan XII. Pasalnya, sejumlah 617 orang tersebut tampak antusias mengikuti sosialisasi bahaya narkoba yang digelar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Lamongan, selasa siang (10/4). Era saat ini, semua mempunyai peranan, kepentingan, dan tanggung jawab besar untuk menyelamatkan anak cucu dari bahaya narkoba.

Setidaknya itu yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Lamongan sekaligus Ketua BNK Lamongan Amar Saifudin saat menyampaikan sambutannya. “Pada era saat ini, semua mempunyai peranan, kepentingan, dan tanggung jawab besar untuk menyelamatkan generasi bangsa anak cucu kita dari bahaya narkoba,” kata dia.

Dihadapan murid-murid sekolah yang mempunyai jumlah kelas X sebanyak 214 orang, kelas XI sebanyak 201 orang, dan kelas XII sebanyak 202 orang itu, lebih lanjut Amar mengatakan, siapa saja bisa terkena bahaya narkoba karena tidak memandang jenis kelamin. Dan saat ini justru perempuan-lah yang menjadi korban dan rawan terkena bujuk rayu narkoba terlebih karena jiwanya yang rapuh.

 “Indonesia saat ini mengalami dua ancaman serius. Yaitu masalah korupsi dan narkoba. Misalnya narkoba yang dikonsumsi oleh seorang pilot penerbangan komersil. Jelas itu sudah sangat memprihatinkan sekali. Tidak bisa dibayangkan seorang pilot membawa ratusan jiwa/nyawa ketika terbang kemudian terjadi kecelakaan,” ujar dia di sekolah yang di kepalai oleh Ganef Supriyanto dan mempunyai tenaga pengajar/guru sebanyak 46 orang dan tata usaha/tenaga administrasi sebanyak 16 orang itu.

Sementara itu data yang diperoleh dari BNK Lamongan menyebutkan, pada tahun 2010 penyalahgunaan narkotika terdapat 7 kasus 11 tersangka, obat keras 18 kasus 19 tersangka, dan bahan adiktif 120 kasus 120 tersangka. Sementara itu barang bukti yang disita meliputi 1,9 gram ganja, 0,79 gram shabu, 3.198 butir pil carnopen, 1.142 liter arak, dan 95 liter miras.

Selanjutnya tahun 2011 penyalahgunaan narkotika tercatat 6 kasus 12 tersangka, obat keras 24 kasus 31 tersangka, dan bahan adiktif 465 kasus 465 tersangka. Dan barang bukti yang disita meliputi 1 poket plus 4 pipet berisi serbuk shabu, 0,1 gram shabu, 1 butir ectacy/inex, 2 poket plus 6 linting ganja, 3.091 butir pil carnopen, 125 butir pil double L, 1.729,5 liter arak, 3.623 liter toak, 133 botol bir, dan 48 botol anggur. Sebagai narasumber dilakukan langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Lamongan AKP Hasran.   

Read More

SKPD DIMINTA TINGKATKAN KERJASAMA

Rapat Paripurna Istimewa terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Lamongan tahun anggaran 2011 kemarin memasuki hari kedua dengan agenda pembacaan rekomendasi Pansus DPRD. Dalam laporannya, Pansus yang diketuai Makin Abbas itu dalam salah satu rekomendasinya meminta agar antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meningkatkan kerjasama.

Disampaikan olehnya, seperti Dinas PU Cipta Karya hendaknya bisa jeli memanfaatkan berbagai peluang kerjasama yang dikembangkan Badan Lingkungan Hidup dengan stakeholders di Lamongan. Dia kemudian memberi contoh untuk memanfaatkan keberadaan paguyuban pedagang bunga sebagai penyedia tanaman penghijauan dan taman kota. Juga bekerjasama dengan mereka untuk membeli hasil pengelolaan sampah organik berupa kompos hasil olahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sementara terkait pembangunan infrastruktur, mengacu penjelasan dalam LKPJ 2011, lanjut dia, secara kuantitas pelaksanaan programnya oleh Dinas Pekerjaan Umum telah terealisasi sesuai dengan target anggaran. Namun, sambung dia, beberapa kendala yang dikemukakan merupakan permasalahan klasik yang belum mampu dibenahi SKPD terkait.

Pansus kemudian merekomendasikan diantaranya agar dalam manajemen kegiatan proyek harus didorong supaya taat pada asas profesionalitas dan ketentuan hokum yang berlaku. Kemudian agar pejabat pembuat komitmen harus melakukan verifikasi hasil proyek.

Sedangkan itu terkait menunjang keberhasilan program jaringan pengamanan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat antara lain yang meliputi bantuan Raskin, Jamkesmas, dan Jamkesda, DPRD Lamongan meminta agar Pemda  melalui dinas terkait untuk melakukan pendataan ulang secara cermat dan akurat.

Sehingga data tersebut akan berdasarkan kondisi riil ekonomi masyarakat di lapangan dengan melakukan komparasi data dari berbagai sumber agar program tersebut nantinya betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak. “Jangan sampai ada penyelewengan. Diharapkan juga kepada RSUD di Kabupaten Lamongan untuk menjaga pamornya jangan sampai kalah bersaing dengan rumah sakit swasta. Oleh karena itu fasilitasnya harap untuk diperhatikan,” pinta dia.

Dalam kesempatan itu pula dia juga meminta bagi desa yang mengalami kekosongan jabatan seperti posisi kepala desa dan sekretaris desa untuk segera berbenah diri. “Perlu sekiranya untuk segera melakukan pengisian kekosongan tersebut agar pelayanan administrasi desa dapat terlaksana dengan baik. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat pun berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Read More

PERPUSDA TAMBAH KOLEKSI 6 RIBU BUKU

Perpustakaan Daerah (Perpusda) Lamongan tahun ini menambah lagi koleksi bukunya dengan 6.000 eksemplar buku dari berbagai jenis bidang ilmu. Penambahan melalui dana APBD tahun 2012 senilai Rp 288.000.000 tersebut akan menambah lagi koleksi buku Perpusda yang terletak di jalan raya Jaksa Agung Suprapto, sebelah timur terminal Lamongan itu.

“Kepuasan minat baca masyarakat Lamongan untuk memenuhi kebutuhan infomasi akan tetap dijadikan prioritas utama kami, “ jelas Plt. Kepala Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan Erfan melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni. “Di tahun 2012, kami juga terus berupaya menambah koleksi sebanyak 6.000 eks pengadaan buku baru atau senilai Rp 288.000.000 yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan pengadaan,” imbuh dia.

Dia menyampaikan, bahwa buku yang ada di Perpusda Lamongan saat ini sebanyak 7.780 judul dengan total 36.870 eksemplar. Sementara yang ada di perpustakaan UPT Ngimbang sebanyak 1.678 judul dengan 2.758 eksemplar. Sedangkan yang disediakan di perpustakaan mobil keliling sebanyak 4.524 judul dengan total 19.079 eksemplar.

“Buku yang lama tidak serta dihilangkan. Mengingat buku itu adalah aset dan dianggap masih diperlukan dan layak sebagai referensi perpustakaan,” ujarnya. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat lanjut dia, maka jumlah koleksi atau bahan pustaka yang ada di Perpusda Lamongan ini dibagi lagi untuk disajikan ke 3 mobil perpustakaan keliling yang ada di kecamatan kota, Ngimbang, dan Karangbinangun.

Sementara itu menanggapi penurunan jumlah pengunjung pihaknya mengaku itu semua tergantung situasi dan keadaan. Misalnya, pada hari-hari yang bertepatan dengan anak sekolah ujian tengah semester (UTS), otomatis jumlah pengunjung tidak seperti biasanya. “Merujuk dari daftar hadir yang ada sebelum atau setelah UTS rata-rata 65 orang per harinya,” kata dia.

“Allhamdulilah selama ini juga tidak ada keluhan dari pengunjung perpustakaan. Ini terbukti, di kotak saran yang kami sediakan sebagai wahana request pengunjung tidak diketemukan usulan atau masukan serta keluhan,” pungkas Erfan.  

Sebelum pengadaan penambahan buku tahun 2012 itu, Perpusda sendiri telah telah menambah koleksi pada tahun 2010 sebanyak 327 judul dan 1.815 eksemplar atau senilai Rp 74.855.000. Kemudian tahun 2011 sebanyak 404 judul dan 2.308 eksemplar atau senilai Rp 146.112.000. Juga ada bantuan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Badan Perpustakaan & Kearsipan Pemprop Jatim sebanyak 500 judul sebanyak 1.364 eks. Koleksi itu juga masih ditambah sumbangan dari pengunjung sejumlah 25 judul 41 eksemplar di tahun 2010 dan 350 judul 700 eksemplar di tahun 2011.

Read More

NKRI HANYA BISA TEGAK JIKA ADA KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN

Puncak hari lahir (harlah) ke-66 Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (PCNU) di Lamongan diperingati Minggu sore (8/4) dengan menggelar istighosah di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) setempat. Kegiatan itu dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Fadeli, Sekkab Yuhronur Efendi dan Ketua Rois Suriah PCNU Lamongan Ali Imron Muhammada dan Ketua PCNU Muslimat Kartika Hidayati.

Dalam pidatonya, Khofifah menyoroti rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan dalih akan mengganggu APBN. Meski tidak jadi naik, namun Khofifah menyebut harga berbagai barang kebutuhan pokok terlanjur naik sehingga memberatkan masyarakat.

Disebutkan olehnya, sebagain dari BBM itu memang dibeli oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Namun Indonesia juga menghasilkan minyak bumi yang harga jualnya juga mengikuti kenaikan harga minyak bumi.  Sehingga, lanjut dia, pemerinthah sebenarnya memiliki dana surplus Rp 95 triliun dari hasil penjualan minyak bumi produksi dalam negeri tersebut.

“Disini telah terjadi persoalan dalam manajeman pembangunan. Sehingga sungguh tidak tepat jika dengan alasan akan membebani APBN, maka harga BBM bersubsidi akan dinaikkan. Kemudian akan diganti dengan program bagi-bagi uang yang tidak jelas manfaatnya, “ ujarnya.

Seharusnya, kata dia, jika manajemen pembangunan nasional negeri ini mengikuti kaidah dari Imam Al Gozali, maka siapapun pemimpinnya akan bisa diantaranya menjaga kekayaan Negara. Dia kemdian mencontohkan Gunung Emas Grasberg di Timika Papua yang dikelola PT Freeport, selama ini tidak bisa mensejahterakan masyarakat setempat.

Demikian pula dengan tambang emas di Sumbawa Barat dan produksi LNG (liquid natural gas) di Bontang Kalimantan Timur yang merupakan salah satu kilang gas terbesar di dunia, dia menyebut juga tidak mampu mensejahterakan masyarakat.

Khofifah yang pernah maju dalam Pemilukada Jatim tersebut juga sepakat bahwa NKRI adalah final dan harga mati sebagaimana keputusan para kiai NU. Namun menurutnya, NKRI hanya bisa ditegakkan jika ada kesejahteraan dan keadilan.

“Lewat forum ini Muslimat NU mengingatkan bahwa masih ada ketidak adilan dan ketidak sejahteraan di negeri ini. Seperti KPK yang telah menetapkan seseorang sebagai tersangka tapi hingga kini belum ditahan. Berbeda dengan kasus pencuri lima buah piring yang langsung cepat ditahan dan dibawa ke pengadilan. Rupanya penegakan hokum di Negara ini tidak selalu setara dengan penegakan keadilan, “ pungkas dia.

Sementara Fadeli menyebut perekonomian Lamongan tumbuh cukup baik selama tahun 2011 lalu. Hal itu menurut dia ditandai dengan pertumbuhan  ekonomi di tahun 2011 yang mencapai angka 7.08. Naik dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 6,89. Dia juga menyebut pendapatan perkapita masyarakat naik menjadi Rp 10, 4 juta di tahun 2011 dibanding tahun 2010 yang sebesar Rp 9,4 juta. Di kesempatan itu dia meminta masyarakat agar ikut mensukseskan Program e KTP yang datanya akan sangat penting bagi perencanaan program pembangunan yang lebih akurat.

Read More

JANGAN KUCILKAN PEJABAT YANG INGIN BERSIH

Berlangsung di Pendopo Lokatantra, Kamis (5/4) dilangsungkan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi zona integritas bebas korupsi. Hadir dalam kesempatan tersebut Pejabat Fungsional dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erif Hilmi dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Sementara dari Lamongan hadir lengkap semua pejabat, mulai dari Bupati Fadeli, Wabup Amar Saifudin hingga Sekkab Yuhronur Efendi bersama jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat.

 “Atas nama KPK, saya menyampaikan apresiasi kegiatan hari ini. Jika semua pemerintahan daerah maupun provinsi mau seperti ini, maka bukan akan menjadi impian lagi, Indonesia bisa lepas dari belenggu korupsi. Setelah ini mungkin KPK akan mengunjungi Tulungagung dan Pasuruan untuk mengikuti acara serupa. Jatim zona integritasnya harus nomor satu, jangan seperti boneknya yang ngisin-ngisini, “ ujar Erif Hilmi yang juga asli Surabaya itu.

Diutarakan olehnya, seringkali dijumpai penuntasan masalah korupsi terkendala lingkungan. Terkadang ada yang mau berhenti namun kondisi di kantor tidak memungkinkan. Bahkan yang mau berhenti sering dikucilkan. Dan ini bukan hanya terjadi pada staf, namun juga pada pimpinan.

Dia kemudian mencontohkan pemberian tunjangan hari raya (THR) yang sebenarnya tidak ada dalam penganggaran. Namun karena bawahan menuntut, pada akhirnya pimpinan tidak bisa memulai untuk bersih. “Pertanyaan yang harus dijawab oleh masing masing dari kita sebagai sesama PNS adalah, maukah kita berhenti korupsi dan mampukan kita berhenti korupsi, “ kata dia dengan nada tanya.

Erif menyebut, salah satu bentuk korupsi yang sangat sulit dihindari menurut dia adalah gratifikasi. Karena penerimanya tidak meminta tapi diberi oleh seseorang. Namun jika pemberian itu bekaitan dengan jabatan, tentu yang bersangkutan bisa kena (masalah hukum).

Karena itu di kesempatan itu dia mengajak agar jangan melihat korupsi hanya dari hukum positif, namun juga hukum agama. Jika menggunakan hukum positif saja, yang kena masih bisa berkelit di balik pasal-pasal yang multiterjemahan. Belum lagi jika dia memiliki pengacara yang handal.

Sementara Saifullah Yusuf menyebut dalam masa transisi seperti sekarang setelah reformasi, harapan masyarakat kepada pemerintah menjadi luar biasa. Terutama agar lebih peduli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia kemudian menyebutkan anekdot kritikan masyarakat pada pejabat pemerintah sekarang dengan Soekarno, presiden pertama RI. Dalam anekdotnya, dia menyebut masyarakat sekarang berharap pejaba agar mencontoh Soekarno. Yakni dipenjara dulu baru menjabat, bukan seperti sekarang, menjabat dulu lalu dipenjara kemudian.

“Di masa ini, banyak sekali batasan dan aturan untuk pejabat sehingga tidak bisa lagi seenaknya. Beda dengan dulu di era Orde Baru. Karena itu birokrat harus pahami rambu-rambu agar jangan sampai terjerumus. Meski pemberantasan korupsi saat ini terkendala perangkat perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung, “ ucapnya.

Hal senada disampaikan Fadeli. Dia menyebut pemberantasan korupsi saat ini terkendala dengan masih tumpang tindihnya dan duplikasi sejumlah peraturan perundang-undangan. Ditambahkannya, zona integritas yang hari itu dideklarasikan akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dan program sehingga target kinerja keuangan Lamongan agar Wajar Tanpa Pengecualian bisa diwujudkan.

Read More