GILIRAN PERANGKAT DESA MINTA JADI PNS

Setelah Sekdes diangkat menjadi PNS, kini perangkat desa ikut-ikutan meminta diangkat menjadi PNS. Keinginan itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa (PPDI)  Pusat  Ubaidy Rosyidi saat mengukuhkan pengurus PPDI Lamongan periode 2011-2016 di GOR Lamongan kemarin (sabtu, 17/03/12). Kegiatan itu juga dihadiri Ketua PPDI Jatim Mujito dan Bupati Lamongan Fadeli bersama jajarannya.

“Kami meminta dukungannya dari Bapak Bupati agar perangkat desa bisa menjadi PNS. Sehingga ada proporsi hukum yang jelas, ujar Ubaidy. Dikatakan olehnya, oraganisasi PPDI dibentuk dalam rangka perjuangan konsolidasi seluruh perangkat desa di Indonesia. Di kesempatan itu, dia juga menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah pusat agar mengakomodir empat konfigurasi untuk perangka desa. “Yakni konfigurasi hukum, konfigurasi politik, Sosial Kultural dan Sosial Ekonomi, “ ucapnya tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.

Fadeli dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerja keras perangkat desa yang telah membantu Kades membangun dan memberi pelayanan pada masyarakat desa. Dia menyebutkan, Pemkab Lamongan telah berusaha meningkatkan kesejahteraan perangkat desa melalui Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD).

“Harapannya, supaya tunjangan ini tidak terpaut jauh dengan upah minimum kabupaten yang tahun ini Rp 950 ribu. Saat ini, sesuai dengan kemapuan APBD, TPAPD untuk perangkat desa terendah sebesar Rp 500 ribu dan terbesar sudah Rp 840 ribu. Kedepan perlu dipikirkan pemberian tunjangan hari tua untuk perangkat desa yang purna tugas sebagai bentuk penghargaan, “ kata dia.

Sementara data dari Bagian Pemerintahan Desa menyebutkan, jumlah perangkat desa di Lamongan mencapai 3.711 orang. Sedangkan dari 462 jabatan Kades, delapan diantaranya masih belum terisi. Kemudian jabatan Sekdes, 123 masih kosong dan 339 posisi sudah diisi pejabat definitif.

Read More

PKL DIMINTA JAGA WAJAH ALUN-ALUN

Bupati Lamongan Fadeli menitipkan alun-alun yang menjadi wajah kota agar dijaga kebersihannya oleh para pedagang kali lima (PKL). Terlebih saat ini sedang masanya penilaian Adipura. Hal itu disampaikannya kemarin sore saat menghadiri tasyakuran program bantuan sarana dan prasarana anggota PKL alun-alun Kota Lamongan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI di pendopo alun-alun setempat.

Disampaikan oleh Ketua Koperasi PKL Putera Kencana Ahmad Juwari, bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM itu diwujudkan dalam bentuk 80 tenda senilai Rp 229.150.000. juga pemasangan listrik dengan dua gardu. Masing-masing disisi Selatan bagian Timur dengan kapasitas 5.500 watt dan sisi Selatan bagian Barat dengan kapasitas 2.200 watt.

PKL di alun-alun Kota Lamongan juga sudah dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang difasilitasi Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan setempat. Sehingga mendapat jaminan kepastian dalam berusaha.

Fadeli sendiri lebih sreg menyebut PKL dengan kepanjangan pedagang kreatif lingkungan. Karena mereka berdagang di pusatnya kota, sehingga kebersihan maupun kekumuhan dari alun-alun juga menjadi tanggung jawab PKL.

“Alun-alun ini adalah wajahnya kota. Juga menjadi salah satu poin penilaian dari Adipura. Karena itu saya menitipkan alun-alun ini agar dijaga kebersihannya. Jangan sampai keberadaan pedagang akan menambah kumuh wajah kota ini. Toh jika alun-alun terjaga kebersihannya, yang untung juga pedagang sendiri. Karena pembeli akan semakin sering mengunjungi alun-alun, “ ujarnya.

Read More

SIDAK SPBU DAN BULOG JELANG KENAIKAN BBM

Jelang rencana kenaikan harga BBM yang diperkirakan terjadi pada 1 April nanti, jajaran petinggi Jawa Timur memberikan instruksi khusus melalui fasilitas video conference. Di Lamongan, kegiatan itu diikuti Bupati Lamongan  Fadeli dan Kapolres AKBP Marsudianto bersama jajarannya dan forum pimpinan daerah setempat di Mapolres Lamongan, Kamis (15/3). Dari beberapa pengarahan yang diberikan, diantaranya pejabat daerah dilarang untuk meninggalkan wilayah pada H-3 sampai dengan H+7.

Forum tersebut dibuka oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko, yang memerintahkan pejabat daerah dalam jajarannya untuk tidak meninggalkan wilayahnya pada H-3 sampai dengan H+7. Atau sampai keadaan benar-benar berlangsung kondusif.

“Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan rasa nyaman, pelayanan dan tanggung jawab kepada masyarakat jika sewaktu-waktu timbul konflik,” ujar polisi kelahiran Solo, Jawa Tengah itu.

Dia mengungkapkan, naiknya harga BBM ini merupakan keputusan yang tepat namun terasa pahit. Pasalnya, harga minyak dunia saat ini sangat mahal. Jika ini tidak naik akan mengakibatkan banyak penyelundupan besar-besaran untuk dijual kembali karena harga BBM kita masih murah. “Tidak hanya itu saja dampak ekonomi, sosial dan budaya juga sudah terasa karena adanya ketidaksetaraan harga dan untuk itu perlu kita stabilkan,” urai alumnus Akpol tahun 1978 yang tercatat pernah memimpin Polda Bali tersebut.

Hal senada diungkapkan oleh Gubernur Jatim Soekarwo, yang meminta peran serta pemerintah daerah supaya memonitor langsung keadaan masyarakatnya. “Sebelum harga BBM naik, lakukan sidak SPBU dan Bulog antara bupati bersama jajarannya. Juga larang mobil industri menggunakan minyak bersubsidi. Saya minta jika ada demo BBM agar menemui perwakilan demonstran untuk mengetahui aspirasi yang dibawa mereka,” kata Pakde Karwo dalam video conference yang juga diikuti Pangdam V Brawijaya, Wakajari Jatim dan Ketua DPRD Jatim.

Sementara itu Bupati Lamongan Fadeli mengatakan, telah banyak himbauan dan langkah tegas dari Pemprov dalam upaya pengamanan pra-BBM naik sekitar 2 mingguan mendatang. Mengevaluasi kejadian kenaikan BBM pada tahun-tahun lalu yaitu yang sekarang sebesar 33 persen ini atau Rp 1.500, saya yakin masyarakat Lamongan bisa memahami dan mengerti kondisi Negara ini meskipun terasa pahit dan pedih.

“Pasca naiknya BBM keluarga miskin di Lamongan akan mendapatkan Bantuan Langsung Sementara (BLS) yang bisa diambil ditempat-tempat yang tunjuk. Tercatat sebanyak 156.000 KK yang masing-masing akan menerima Rp 150.000 selama 9 bulan. Sedangkan untuk beras miskin (raskin) tetap akan disediakan sebanyak 20 Kg/KK untuk 14 bulan,” pungkas Fadeli. Sementara Dandim 0812 Lamongan juga telah menyiapkan sebanyak 2 SSK (Satuan Setingkat Kompi) atau 200 personil untuk membantu pengamanan.

Seusai video conference, Fadeli bersama Kapolres, Dandim 0812 Letkol Inf. Yudha Fitri dan Kajari Dyah Retnowati Astutib serta Ketua DPRD Makin Abbas melakukan sidak di dua SPBU, yakni SPBU Di Kelurahan Sidoharjo dan Kecamatan Deket. Sidak juga dilakukan di Gudang Bulog Lamongan untuk memastikan ketersediaan stok beras jelang kenaikan harga BBM.

Dalam kesempatan sidak itu, Fadeli menyatakan stok pangan dan BBM di Lamongan masih aman. Dikatakan olehnya, termasuk di SPBU yang disidaknya tidak ada aktivitas seperti kegiatan memborong BBM oleh masyarakat.

Demikian pula terkait stok beras, dia menyatakan juga masih mencukupi. Saat di Bulog, dia berharap pihak Bulog membeli gabah dari petani agar stok tercukupi dan harga beras tidak sampai melambung pasca nanti jika BBM memang dinaikkan. “Stok beras di Bulog masih aman hingga Juni nanti. Jika diperlukan, kami juga siap menggelar operasi pasar, “ kata dia.

Sementara dari pantauan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Lamongan, akibat panen raya padi, harga beras IR64 Kualitas Super justru turun dari harga Rp 8.000 di minggu lalu menjadi Rp 7.600 di Pasar Sidoharjo. Kenaikan terjadi pada minyak goreng semua jenis di Pasar Babat. Seperti minyak goring curah yang naik dari Rp 10.500 menjadi Rp 10.800. Kemudian minyak goreng bermerk kemasan 620 ml naik dari Rp 11.500 menjadi Rp 12.400 dan kemasan 2 ribu ml naik dari Rp 26 ribu menjadi Rp 26.400.

Sementara di Pasar Blimbing/Paciran, harga cabe keriting naik dari Rp 16.60 menjadi Rp 25.600, cabe biasa naik dari Rp 16.700 menjadi Rp 25.100. begitu pula kacang hijau di Pasar Mantup juga naik dari Rp 7.100 menjadi Rp 9.900.

Read More

KEKURANGAN PPL, TNI DIMINTA BANTU PETANI

Bertempat di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, kemarin diadakan Sosialisasi Ketahanan Pangan yang diikuti jajaran staf teritorial Markas Besar TNI AD. Hadir pula para Asistem Teritorial Kodam dan Kepala Seksi Teritorial dari Kodam IV Diponegoro, Kodam V Brawijaya, Kodam VII Wirabuana dan Kodam IX Udayana. Komandan Kodim se Jawa Timur juga terlihat mengikuti kegiatan yang dibuka Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan.

Latar belakang dari keikutsertaan TNI dalam ketahan pangan seperti di jelaskan oleh Paban III/ Wanwil Sterad Kolonel Inf Marga Taufiq adalah karena selain tugas perang, TNI juga mempunyai tugas operasi militer selain perang yang diantaranya membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Sementara ujung tombak dari kegiatan itu disebutkan olehnaya adalah Badan Pembina Desa (Babinsa).

Dalam paparannya, Bupati Fadeli menyampaikan kondisi potensi pertanian di Lamongan. Yakni luas sawahnya mencapai 60 persen dari seluruh wilayah.  Dan Kontribusi Terbesar dari 9 sektor PDRB Tahun 2011 adalah dari sektor Pertanian sebesar 44,48persen.

“Meskipun mencakup 44 persen dari PDRB, namun belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan income perkapita yang masih rendah. Namun dalam hal ketahanan pangan, Lamongan diatas rata-rata karena merupakan penghasil padi dan ikan terbesar di Jawa Timur. Saya sampaikan terima kasih kepada TNI yang memiliki kepedulian dengan ketahanan pangan, “ ungkap dia.

Lamongan, kata Fadeli, siap mendukung swasembada daging nasional pada 2014 nanti. Karena populasi ternak di Lamongan mencapai 109.096 ekor sapi, 338 ekor kerbau serta 135.544 ekor kambing. Bahkan produksi ikan Lamongan yang mencapai 107 ribu ton baik dari budidaya maupun tangkap, adalah yang terbesar di Jawa Timur.

Sedangkan Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Yudha Fitri menegaskan tentang betapa pentingnya pangan bagi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. “Karena itu pokok kegiatan dari program ketahanan pangan ini salah satunya adalah tersedianya logistik wilayah yang memadai untuk kepentingan pertahanan negara. Juga meningkatkan pentingnya produksi pangan di daerah, melalui kegiatan sosialisasi  ketahan pangan, tanaman pangan, perikanan dan peternakan dengan menggunakan varietas unggul. Serta meningkatkan kemanunggalan TNI rakyat guna mendukung tugas pokok TNI AD, “ papar dia.

Pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan lanjut dia, dibagi menjadi empat tahap. Yakni tahap perencanaan antara lain meliputimensosialisasikan giat bersama-sama pemda dan instansi terkait sampai dengan merekrut petani penggarap dengan membentuk kelompok tani. Kemudian tahap persiapan yang dimulai dari menyiapkan lahan dan infastruktur pertanian hingga menyiapkan dan melaksanakan penyemaian bibit tanaman. Dilanjutkan dengan tahap ke tiga yaitu pelaksanaan yang mencakup penanaman bibit, kegiatan pemeliharaan, memberikan bimbingan teknis kepada kelompok tani, pemanenan sampai ke pemasaran hasil pertanian. Tahapan terakhir adalah evaluasi.

Pada acara ini Wakil Menteri Pertanian dalam pengarahannya sepakat dengan keterangan Dandim 0812 bahwa urusan pangan adalah hal yang hakiki. “Berkaitan dengan tugas meningkatkan ketahana pangan ini, TNI hendaknya melakukan dua pendekatan. Yang pertama adalah dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga. Dengan melaksanakan program KRPL yaitu Kawasan Rumah Pangan Lestari. Yaitu program dimana setiap rumah di suplai dengan bibit bagus untuk pangan, “ ujarnya panjang lebar.

Pendekatan yang kedua adalah agar tentara terlibat dalam proses bisnis yang dilakukan petani. Mulai dari pemilihan bibit hingga pemasaran.  Selanjutnya dia mengharapkan agar tiap Dandim membuat kurikulum untuk memberikan training kepada anggotanya sehingga bisa menjadi penyuluh pertanian pendamping di daerah yang kosong. Mengingat masih kurangnya penyuluh pertanian di Indonesia.

Read More

UJIAN PRAKTEK SMPN 1 DIIKUTI 265 SISWA

Rabu pagi (14/3) dilangsungkan ujian praktek di SMPN 1 Lamongan yang diikuti 256 siswanya. Mereka adalah siswa-siswi dari kelas IX yang juga akan mengikuti ujian tulis sekolah pada 19 Maret nanti. Ujian sekolah saat ini memiliki bobot 40 persen untuk kelulusan siswa. Sementara 60 persen bobot sisanya adalah nilai ujian nasional (UN).

Mereka hari itu mengikuti sebanyak 11 mata pelajaran (mapel) yang diujikan praktek oleh guru penguji. Guru penguji mapel Bahasa Jawa Suprapti, yang juga Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) SMPN 1 Lamongan mengatakan, sebanyak 265 peserta dari kelas IX siap menempuh 11 mapel. Yaitu Penjaskes, Agama, Bahasa Indonesia, IPA, Kertakes, Bahasa Jawa, Pendidikan Teknologi Dasar (PTD), Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Bahasa Inggris, Tata boga, dan Akuntansi.

“Ujian praktek ini dilaksanakan selama seminggu penuh. Yaitu mulai tanggal 12-17 Maret,” ujar dia. Ujian praktek ini sendiri dilaksankan seminggu penuh mulai tangal 12 hingga 17 Maret.

Sekolah menengah pertama yang mempunyai sebanyak 71 guru dan 19 tata usaha (tenaga administrasi) baik PTT dan GTT itu, terbagi sebanyak 14 ruang kelas untuk mengakomodir anak didiknya untuk menempuh baik ujian praktek maupun tulis.

“Untuk ujian tulis akan dilaksanakan mulai minggu depan dan yang akan diujikan sebanyak 3 mapel yaitu IPS, PKN dan Matematika. Harapannya semua lulus dan tidak ada rintangan yang berarti,” pungkasnya sambil terus memperhatikan muridnya mengikuti ujian seni teater drama jawa.

Dalam Daftar Nominatif Sementara (DNS) peserta Ujian Nasional (UN) tahun 2011/2012 Dinas Pendidikan Lamongan, calon peserta UN SMP sederajat tercatat sebanyak 19.756 siswa. Jumlah ini turun dibanding peserta UN SMP tahun lalu yang mencapai 20.992 siswa.

Peran sekolah dalam penentuan kelulusan siswa dalam UN kini diakomodir. Yakni diwujudkan dengan pemberian kewenangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan ujian sekolah. Selanjutnya nilai dari ujian sekolah ini digabung dengan rata-rata nilai raport untuk menjadi nilai sekolah (NS) yang memiliki bobot 40 persen dalam penentuan kelulusan.

Read More