Tiap desa wajib memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
sebagai roda perekonomian desa untuk melindungi jeratan rentenir ketika warga
harus meminjam uang. Hal itu diungkapan Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi ketika
membuka acara Lokakarya BUMDes dan Unit Pengelola Keuangan/ Unit Pengelola
Keuangan dan Usaha (UPK/UPKu) di Ruang Sabhadyaksa Rabu (8/5).
Selanjutnya dia mengharapkan agar BUMDes ini bisa menjadi
salah satu sumber pendapatan desa. Sehingga bisa membantu mendorong
perkembangan ekonomi desa sehingga bisa menjadi dorongan bagi gerakan membangun
masyarakat desa. Harapan Yuhronur tersebut sesuai dengan tujuan dikembangkannya
UPK/UPKu di Lamongan.
Sementara diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat (Bapemas) Heruwidi, tujuan dari UPK/UPKu adalah untuk meningkatkan
ekonomi pedesaan dan mengentaskan kemiskinan. “Jumlah UPKu di Lamongan sampai
saat ini sudah mencapai 119 unit. Dan dari modal awalnya yang
sekitar Rp 7 miliyar, lembaga keuangan pedesaan tersebut sudah berhasil
memiliki asset hingga Rp 10 miliar, “ demikian kata dia.
Kemudian ditambahkan olehnya, BUMDes yang merupakan
realisasi tindak lanjut pengembangan UPK/UPKu itu diharapkan bisa
mengoptimalkan sumber pendapatan asli desa di Lamongan. “Hingga saat ini sudah
dibuka sejumlah 109 unit BUMDes, “ ungkap dia.
Lokakarya yang diikuti oleh kepala desa dan bendahara
UPK/UPKu se kabupaten Lamongan ini menghadirkan pemateri dari Bapemas Provinsi
Jawa Timur Mohamad Yasin yang memberikan materi tentang pengembangan UPK/UPKu
dan BUMDes. Selain itu juga ada beberapa pemateri dari Bappeda, Bagian Pemdes
dan Inspektorat. Para peserta diberikan pula
materi tata cara pengurusan legalitas BUMDes yang disampaikan oleh seorang
notaris
0 komentar:
Post a Comment